Informasi terbaru dari Gunem.id menyebutkan bahwa DPRD Jawa Timur telah menyetujui anggaran Rp 25 miliar untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda provinsi tersebut. Anggaran ini dialokasikan dalam APBD 2025 dan ditujukan ke Dinas Peternakan Jawa Timur.
Muhammad Ashari, anggota Banggar DPRD Jatim dari Fraksi PKB, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, dan vaksinasi ternak. Meskipun Dinas Peternakan mengajukan anggaran jauh lebih besar, yakni Rp 150 miliar, Banggar memutuskan angka yang lebih realistis mengingat kondisi keuangan daerah.
"Usulan awal memang fantastis, namun setelah dikaji, Rp 25 miliar dinilai cukup untuk penanganan PMK saat ini," terang Ashari, yang mewakili Dapil Nganjuk-Madiun. Ia menekankan bahwa DPRD Jatim tetap berkomitmen mendukung pemulihan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Jawa Timur.
Data iSIKHNAS per 13 Januari 2025 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan: 12.934 sapi di Jawa Timur terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 689 ekor mati (5,4 persen) dan 272 ekor terpaksa dipotong. Namun, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, memberikan sedikit optimisme. Ia menyatakan bahwa angka tersebut hanya 0,4 persen dari total populasi sapi di Jatim (3,3 juta ekor), dan lebih dari 65 persen sapi yang terjangkit sedang dalam proses pengobatan.
Dengan adanya suntikan dana ini, diharapkan peternak dapat kembali beraktivitas dengan tenang, sementara petugas kesehatan hewan dapat bekerja lebih efektif dalam mencegah dan menangani PMK. Semoga langkah ini mampu meminimalisir dampak ekonomi dan mengembalikan kepercayaan diri para peternak di Jawa Timur.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.