Informasi dari Gunem.id menyebutkan rencana kenaikan PPN 12 persen menuai banyak kritik. Pemerintah berdalih kenaikan ini sesuai UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Namun, Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat), Sugiyanto, menawarkan solusi alternatif untuk menghindari beban tambahan pada rakyat.
Related Post
Sugiyanto menyarankan optimalisasi penerimaan pajak sebagai solusi utama. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, khususnya pada sektor ekonomi digital yang selama ini belum tergarap maksimal. Pajak kekayaan (wealth tax) dan pajak karbon juga disebut sebagai potensi sumber pendapatan negara yang signifikan. "Menutup celah pajak di sektor sawit dan transaksi digital lintas negara juga perlu diperhatikan," tegasnya.
Selain itu, Sugiyanto juga mendorong efisiensi anggaran negara. Evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara dinilai penting untuk memangkas pengeluaran yang tidak produktif dan mengalihkannya untuk menutup defisit anggaran. "Belanja yang tidak prioritas bisa dialihkan," ujarnya.
Menurutnya, langkah-langkah ini lebih adil karena menyasar kelompok mampu secara finansial, berbeda dengan kenaikan PPN yang membebani seluruh lapisan masyarakat. Situasi ekonomi saat ini yang sulit, dengan harga barang yang terus meroket, membuat usulan ini semakin relevan. "Pendapatan dari pajak alternatif ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Sugiyanto menyayangkan rencana kenaikan PPN sebagai solusi instan atas pengelolaan negara yang kurang efisien. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih bijak. "Namun jika PPN tetap naik, kami hanya bisa berharap Presiden Prabowo segera menindak tegas para koruptor," tutupnya.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.