Gunem.id melaporkan, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan rencana besar untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Langkah strategisnya? Konsolidasi data kemiskinan secara menyeluruh. Dalam rapat koordinasi yang melibatkan 27 kementerian/lembaga dan 154 program terkait pada Jumat (22/11), Budiman menargetkan integrasi data rampung akhir tahun 2024.
Related Post
Data yang terintegrasi, yang akan dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), akan menjadi pedoman kebijakan sosial dan program bantuan mulai 2025. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PT PLN dan PT Pertamina yang telah menyumbangkan data sejak awal November 2024, menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini. Budiman optimistis, data yang akurat akan meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah.
Budiman juga menekankan pentingnya belajar dari negara-negara sukses dalam pengentasan kemiskinan seperti China dan Brasil. Ia mendorong pendekatan holistik, tak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin produktif. Dengan angka kemiskinan ekstrem 0,8% dan kemiskinan umum 9%, pemerintah berkomitmen menurunkan angka tersebut secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
Konsolidasi data ini diharapkan menghasilkan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara menyeluruh, memanfaatkan teknologi dan data sebagai alat utama perumusan kebijakan yang efektif dan efisien.
Sayangnya, selama ini banyak program bantuan yang tidak tepat sasaran. Contohnya subsidi listrik yang dinikmati 10,6 juta masyarakat tidak mampu, merugikan negara hingga Rp1,2 triliun per bulan. Subsidi BBM juga tak luput dari masalah, dengan 86% konsumsi Pertalite dinikmati 30% penduduk terkaya. Subsidi gas LPG 3 Kg pun mengalami hal serupa, 80% dinikmati masyarakat mampu. Bantuan sosial juga menghadapi masalah penerima ganda dan kurangnya verifikasi data di lapangan. Data dari SMRC menunjukkan 49% responden menilai bantuan sosial belum tepat sasaran, sementara 60% menyatakan masih ada warga berhak yang belum terbantu. Program Raskin dan BLT juga menghadapi masalah serupa. Budiman Sudjatmiko sendiri menyebut sekitar 20% bantuan sosial tidak tepat sasaran karena data yang tak terbarui dan minimnya partisipasi komunitas desa/kelurahan dalam verifikasi.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.