Gunem.id – Paguyuban pemilik warung kopi Surabaya melayangkan petisi penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait pengaturan Industri Hasil Tembakau (IHT). Aturan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan usaha mereka dan berpotensi memicu gelombang PHK massal.

Rahasia Sukses Furnitur Banyuwangi: Ekspor Hingga Eropa!

Kuota BBM Aman? Rahasianya Ada Di Sini!

Ketua Paguyuban, Hussein Gozali atau Cak Chong, mengungkapkan keresahannya dalam diskusi Jumat (27/9/2024) lalu. Larangan penjualan rokok eceran dan aturan jarak minimal dari institusi pendidikan dianggap tidak relevan dan memberatkan. "Kami bukannya ingin menjual rokok pada anak-anak, tapi aturan ini membunuh usaha kami secara perlahan," tegas Cak Chong.

Ancaman PHK Massal? — Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Sekitar 50% omzet warung kopi berasal dari penjualan rokok. Larangan penjualan eceran, yang memberikan keuntungan lebih besar, akan sangat memukul pendapatan mereka. "Keuntungan dari rokok eceran bisa mencapai Rp5.000 per bungkus, jauh lebih tinggi daripada penjualan rokok dalam kemasan," jelasnya. Ia juga menyoroti aturan kemasan polos yang dikhawatirkan akan menyulitkan pedagang membedakan rokok legal dan ilegal.

Lebih jauh, Cak Chong mengancam aksi massal jika petisi mereka diabaikan. Anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, mendukung protes tersebut dan menyoroti kurangnya keterlibatan pelaku usaha kecil dalam proses pembuatan aturan. Ia juga memperingatkan potensi penurunan pendapatan negara yang signifikan akibat PP 28/2024, yang berdampak pada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data Indef menunjukkan potensi kerugian negara hingga Rp308 triliun dan hilangnya 2,3 juta lapangan kerja di sektor IHT. Suko Widodo, pakar komunikasi Universitas Airlangga, mempertanyakan kebijakan tersebut yang dinilai tidak adil dan mengabaikan konteks sosial budaya, khususnya di Jawa Timur yang memiliki tradisi "cangkrukan" di warung kopi. Ia juga mempertanyakan fokus pemerintah yang terkesan hanya pada rokok, sementara produk lain yang juga berpotensi bahaya seperti gula, luput dari perhatian. Ancaman terhadap tradisi dan perekonomian daerah menjadi sorotan utama dalam polemik ini.