Bencana Banjir Jawa Timur: Koordinasi Antarwilayah Jadi Sorotan

Bencana Banjir Jawa Timur: Koordinasi Antarwilayah Jadi Sorotan

Informasi dari Gunem.id menyebutkan bahwa banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo kembali menerjang Jawa Timur. Banjir yang melanda Lamongan dan Gresik ini tak hanya merendam permukiman warga dan lahan pertanian, tetapi juga mengganggu akses jalan utama seperti jalur Babat-Lamongan. Kejadian ini menimbulkan keresahan dan menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Timur.

Collab Media Network banner content

Anggota DPRD Jawa Timur Dapil XIII, Iwan Zunaih (Gus Iwan), mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, banjir yang terjadi berulang kali ini bukan semata karena intensitas hujan tinggi, melainkan juga karena minimnya koordinasi antarwilayah dalam pengelolaan Bengawan Solo. Gus Iwan menekankan perlunya sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terdampak untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Bencana Banjir Jawa Timur: Koordinasi Antarwilayah Jadi Sorotan
Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

"Penanganan Bengawan Solo butuh kerja sama semua pihak. Koordinasi yang baik sangat krusial untuk perencanaan dan program penanggulangan banjir yang efektif. Butuh anggaran besar dan langkah berkelanjutan," tegas Gus Iwan.

Ia juga menyoroti perlunya revitalisasi sungai secara besar-besaran. Penyudetan sungai, pembangunan tanggul, dan normalisasi sungai-sungai kecil yang bermuara ke Bengawan Solo harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah banjir di masa mendatang. "Penyudetan yang sudah ada belum cukup. Program ini harus diperluas dan dibarengi revitalisasi sungai-sungai kecil yang dangkal dan tersumbat sedimentasi," tambahnya.

Dampak banjir, lanjut Gus Iwan, tak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan perekonomian daerah. Banyak petani terancam gagal panen, sementara distribusi barang dan jasa terhambat. Sebagai solusi jangka pendek, ia mengusulkan pemasangan pompa air dan perbaikan tanggul. Namun, solusi jangka panjang tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, termasuk regulasi pemanfaatan lahan di sekitarnya.

"Harus ada langkah konkret dari semua pihak. Jangan hanya reaktif saat banjir, tapi harus ada strategi jangka panjang. Dengan koordinasi kuat dan kebijakan tepat, kita bisa kurangi risiko banjir berulang," pungkas Gus Iwan.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikuti kami :

Tinggalkan komentar