Gunem.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menekankan pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas layanan di Jawa Timur. Hal ini disampaikan Adhy saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Penguatan Pengelolaan BUMD dan BLUD Layanan Kesehatan di Kantor BPKP Jatim, Sidoarjo, Senin (28/10).
Related Post
Adhy menegaskan komitmennya untuk mendorong BUMD agar berkinerja sehat dan mampu bersinergi satu sama lain. "Kami terus mendorong BUMD berkinerja sehat untuk dapat bersinergi, tidak hanya antar BUMD tetapi juga dengan pemerintah daerah, BUMN maupun sektor swasta," tegasnya.
Pemprov Jatim secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD untuk memastikan efektivitas dan preventif dalam pengelolaannya. Adhy juga mendorong BUMD untuk aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Proyek KPBU Spam Umbulan oleh PT. Air Bersih (PTAB) Jatim, pengelolaan pusat pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (PPSLB3) oleh anak perusahaan PT JGU, dan Proyek Kawasan Industri Ngawi oleh PT. SIER.
Bank Jatim menjadi contoh BUMD yang berkinerja produktif dengan membantu penyertaan modal kepada bank-bank kecil di Jawa Timur. Kolaborasi antar BUMD sektor perbankan juga terus dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim dengan beberapa BPD provinsi lain seperti Bank NTB Syariah, Bank Banten dan Bank Lampung.
Adhy juga menjelaskan peran penting BLUD dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur. Saat ini, Jawa Timur memiliki 14 BLUD Bidang Kesehatan, 44 BLUD Bidang Pendidikan dan 8 BLUD lainnya. Pemprov Jatim terus berupaya memperkuat BLUD dengan langkah-langkah seperti penyusunan kebijakan fleksibilitas BLUD, Evaluasi Kinerja BLUD secara berkala, dan mendorong kinerja BLUD dengan pihak ketiga baik sesama BLUD, BUMD maupun pihak swasta.
"Secara umum, jumlah PAD dan total aset BLUD Bidang Kesehatan selama 5 tahun terakhir nilainya fluktuatif namun cenderung meningkat. Hal ini diikuti dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat," jelas Adhy.
Adhy menekankan bahwa BUMD dan BLUD menjadi tumpuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran BPKP dianggap vital dalam membantu Pemprov Jatim mengevaluasi kinerja BUMD dan BLUD Kesehatan untuk mengoptimalkan pendapatan.
"Total PAD kita ada Rp. 470 Milliar. Idealnya BUMD diluar perbankan bisa menghasilkan 6-10 persen keuntungan," harap Adhy.
Adhy menyadari tidak semua BUMD di Jatim memberikan dampak sesuai target, namun antar BUMD saling mendukung dan menguatkan. Di tengah berkurangnya anggaran provinsi, BUMD dan BLUD diharapkan menjadi tumpuan untuk mendorong belanja pembangunan di Jawa Timur agar berdampak kepada masyarakat.
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah optimis melihat kinerja Pemprov Jatim dalam menggerakkan BUMD. Komitmen pemerintah daerah dalam tata kelola BUMD dan BLUD terus dilakukan untuk mendukung PAD.
"BPKP akan terus membantu berdasarkan permintaan dari Bapak Pj Gubernur yang akan mengevaluasi kinerja dari jajaran BUMD maupun BLUD," pungkas Sally.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.