BUMD dan BLUD Jatim Jadi Andalan Dongkrak PAD

BUMD dan BLUD Jatim Jadi Andalan Dongkrak PAD

Gunem.id melaporkan, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sektor kesehatan. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Penguatan Pengelolaan BUMD dan BLUD Layanan Kesehatan di Kantor BPKP Jatim, Sidoarjo, Senin (28/10).

Collab Media Network banner content

Adhy menekankan pentingnya sinergi antar BUMD, tidak hanya sesama BUMD, tetapi juga dengan pemerintah daerah, BUMN, dan swasta. Pemprov Jatim, kata dia, secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD untuk memastikan efektivitas dan pencegahan masalah. BUMD juga didorong aktif mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti proyek KPBU SPAM Umbulan, pengelolaan sampah, dan pengembangan kawasan industri.

BUMD dan BLUD Jatim Jadi Andalan Dongkrak PAD
Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Bank Jatim, contohnya, dinilai sebagai BUMD yang berkinerja produktif, bahkan membantu bank-bank kecil di Jatim. Adhy juga menyebut pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim dengan BPD provinsi lain seperti Bank NTB Syariah, Bank Banten, dan Bank Lampung.

Sementara itu, BLUD, khususnya di bidang kesehatan, juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi Jatim. Saat ini, Jatim memiliki 14 BLUD di bidang kesehatan, 44 di bidang pendidikan, dan 8 BLUD lainnya. Penguatan BLUD dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang fleksibel, evaluasi kinerja berkala, dan mendorong kolaborasi dengan pihak ketiga. Meskipun fluktuatif, PAD dan aset BLUD kesehatan selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, seiring peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

"Tumpuan kita saat ini berada di BUMD dan BLUD untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Adhy. Ia berharap BUMD di luar sektor perbankan dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD, mengingat target idealnya mencapai 6-10 persen keuntungan dari total PAD Jatim yang mencapai Rp 470 miliar.

Adhy mengakui tidak semua BUMD mencapai target, namun sinergi antar BUMD sangat penting, terutama di tengah berkurangnya anggaran provinsi. BUMD dan BLUD diharapkan menjadi penggerak utama belanja pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, optimis dengan kinerja Pemprov Jatim dalam mengelola BUMD dan BLUD. BPKP siap membantu Pemprov Jatim mengevaluasi kinerja BUMD dan BLUD sesuai permintaan Pj Gubernur untuk mendukung peningkatan PAD.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikuti kami :

Tinggalkan komentar