Gunem.id melaporkan, optimalisasi pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Timur menjadi sorotan. Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kontribusi sektor migas, baik hulu maupun hilir, bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan dalam diskusi panel bertajuk "Peran BUMD Migas terhadap Perekonomian Jatim" yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

Jatim Siap Jadi Raja Kelapa Dunia?

Kontribusi Raksasa: Mengapa PT Sinergy Tharada Tersingkir?

Diskusi tersebut menghadirkan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi; Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi; Ekonom Unair, Imron Mawardi; dan perwakilan Kementerian ESDM, Martin Hasugian. Mereka membahas minimnya perolehan Jawa Timur dari sektor migas, padahal terdapat 28 wilayah kerja (WK) migas yang beroperasi di provinsi tersebut. Produksi hingga Maret 2024 tercatat 172.227 barel minyak bumi dan kondensat per hari, serta 734,07 juta standar kaki kubik gas per hari.

BUMD Migas Jatim Harus Maksimalkan Pendapatan Daerah! — Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Bambang Haryadi menegaskan komitmen Komisi XII untuk menjadikan sektor migas sebagai penyumbang PAD yang signifikan. Ia mendorong peran BUMD Migas sebagai operator, jika memiliki kemampuan, dan menyerap alokasi migas dalam jumlah besar jika infrastruktur memadai. "Perolehan daerah dari sektor migas harus terus ditingkatkan, sesuai kapasitas dan regulasi," tegasnya.

Senada, Imron Mawardi menekankan penguatan BUMD Migas di sektor hulu dan hilir. Ia mencontohkan keberhasilan Pemprov Riau dan Kaltim dalam negosiasi Participating Interest (PI) Blok Rokan dan Mahakam. "Jangan sampai PI yang diberikan kepada daerah di bawah kemampuannya," ujarnya.

Adam Rusydi menyatakan kesiapan DPRD Jatim membantu negosiasi alokasi gas untuk BUMD Migas dengan KKKS dan BUMN. Sementara itu, Martin Hasugian menjelaskan regulasi dan peran daerah dalam sektor migas, serta komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak bumi.

Diskusi juga menghasilkan wacana menarik: menjadikan BUMD Migas sebagai off-taker seluruh hilir migas. Wacana ini muncul sebagai respons rencana penurunan alokasi gas untuk BUMD Migas Jawa Timur oleh KKKS Blok Ketapang. Peserta diskusi menilai BUMD Migas lebih memahami kebutuhan industri lokal dan mampu mendistribusikan gas secara efisien.