Informasi dari Gunem.id menyebutkan Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengamankan ketersediaan pangan bagi masyarakat Jawa Timur, sekaligus mendukung program makan siang gratis pemerintah pusat. Anggaran program tersebut yang mencapai triliunan rupiah, diharapkan dapat berputar di Jawa Timur dan menggerakkan perekonomian rakyat.
Related Post
Pramana Yudha, Ketua Fraksi Golkar dan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, menjelaskan bahwa BUMD Pangan akan menjadi penjamin pasokan pangan yang stabil dan aman. Ia menekankan pentingnya antisipasi terhadap kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Jawa Timur, dengan sumber daya alamnya yang melimpah, dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pangan IKN, bahkan Jakarta.
"BUMD Pangan ini bukan hanya untuk Jatim, tapi juga peluang emas untuk memasok IKN dan Jakarta," tegas Yudha. Ia melihat peluang ini sebagai kesempatan bagi Pemprov Jatim untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Keuntungannya, menurut Yudha, tiga lapis: memenuhi kebutuhan pangan Jatim, IKN, dan Jakarta.
Pembentukan BUMD ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Jawa Timur, baik untuk kebutuhan lokal maupun kontribusi bagi pembangunan nasional. Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa mendatang.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.