Informasi dari Gunem.id menyebutkan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur telah mengesahkan anggaran Rp25 miliar untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda provinsi tersebut. Anggaran ini dialokasikan dalam APBD Tahun 2025 dan akan dikelola oleh Dinas Peternakan Jawa Timur.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, dan vaksinasi ternak yang terdampak PMK. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi sektor peternakan Jatim yang sempat terancam wabah PMK.
Meskipun usulan awal dari Dinas Peternakan Jatim mencapai Rp150 miliar, Banggar memutuskan untuk menyetujui angka yang lebih rendah. Muhammad Ashari, anggota Banggar dan Fraksi PKB DPRD Jatim, menjelaskan bahwa angka Rp25 miliar dianggap lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia berharap anggaran ini dapat membantu meminimalisir dampak PMK dan mempercepat pemulihan sektor peternakan.
DPRD Jatim, menurut Ashari, tetap berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menangani masalah kesehatan hewan yang berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan dukungan anggaran ini, diharapkan peternak dapat kembali berproduksi dengan aman, sementara petugas kesehatan hewan dapat lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan PMK.
Data iSIKHNAS per 13 Januari 2025 pukul 16.00 WIB mencatat 12.934 sapi di Jatim terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 689 sapi (5,4 persen) mati dan 272 sapi (2,1 persen) terpaksa dipotong. Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa angka tersebut hanya mewakili 0,4 persen dari total populasi sapi di Jatim (3,3 juta ekor). Sebanyak 8.500 ekor (65 persen) sapi yang terjangkit sedang dalam pengobatan, sementara 3.473 ekor (26 persen) telah dinyatakan sembuh.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.