Informasi dari Gunem.id menyebutkan DPRD Bondowoso mendesak Inspektorat untuk menindak tegas sejumlah desa yang hingga kini belum menyelesaikan rekomendasi terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Bondowoso bersama Inspektorat pada Kamis (16/1) lalu.
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Setyo Budi, mengungkapkan evaluasi anggaran APBD 2024 dan rencana kerja 2025 menjadi fokus utama kunjungan tersebut. Namun, perhatian khusus tertuju pada sejumlah desa yang belum menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan sejak tahun 2021. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan temuan kelebihan pembayaran atau permasalahan lain yang memerlukan pengembalian dana. "Sampai saat ini belum ada realisasi, dan terus ditagih," tegas Setyo Budi.
Ia mendesak Inspektorat untuk memberikan efek jera kepada desa-desa yang membandel dan tak kunjung menyelesaikan permasalahan tersebut. "Kami desak mereka untuk memberikan efek jera, segera lanjutkan ke aparat penegak hukum (APH)," tegas politisi Partai Gerindra ini.
Inspektur Pemkab Bondowoso, Ahmad, mengakui masih banyak desa yang belum menyelesaikan rekomendasi sesuai tenggat waktu 60 hari kerja. Ia menjelaskan bahwa Inspektorat telah berupaya berkomunikasi dengan Kejaksaan Bondowoso untuk membantu percepatan penyelesaian masalah ini, mengingat Pemkab Bondowoso telah memiliki MoU dengan Kejaksaan. Namun, saat ditanya mengenai desakan DPRD untuk menindak tegas desa-desa yang bermasalah, Ahmad enggan berkomentar lebih lanjut.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.