DPRD Jatim Teken Pakta Integritas, Puguh Wiji Pamungkas Optimis Tata Kelola Pemerintahan Semakin Baik

DPRD Jatim Teken Pakta Integritas, Puguh Wiji Pamungkas Optimis Tata Kelola Pemerintahan Semakin Baik

Gunem.id – Langkah berani diambil DPRD Jawa Timur dengan menandatangani pakta integritas antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disambut baik oleh anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas.

Collab Media Network banner content

"Saya pikir langkah yang dilakukan KPK luar biasa. Menjadi protector mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas," ungkap Puguh.

DPRD Jatim Teken Pakta Integritas, Puguh Wiji Pamungkas Optimis Tata Kelola Pemerintahan Semakin Baik
Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Puguh optimis, komitmen ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya lembaga legislatif menjadi contoh dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

"Patut diapresiasi dan diharapkan kesadaran ini dapat terwujud dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya agar terwujud clean government," tegasnya.

Puguh meyakini, tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel akan mempermudah terwujudnya kemakmuran di Jawa Timur. Pembangunan dan pemenuhan program-program akan lebih maksimal, sehingga kesejahteraan warga Jatim akan semakin meningkat.

"Sehingga pembangunan Jawa Timur menjadi bagus dan luar biasa," jelasnya.

Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Timur menandatangani pakta integritas tersebut di kantor DPRD Jatim pada Rabu (16/10/2024). Acara ini dipimpin oleh Anik Maslachah dan secara simbolis diwakili oleh perwakilan Fraksi Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, PPI, Nasdem dan PKS. Hadir pula PJ Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Inspektorat Jawa Timur Hendro Gunawan dan sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko mengapresiasi langkah DPRD Jatim. Menurutnya, pakta integritas ini adalah langkah awal yang penting untuk mencegah praktik dan tindakan korupsi.

"Saya kira komitmen bersama ini sangat penting, kami apresiasi sekali dengan langkah yang diambil oleh DPRD Jawa Timur," katanya.

Didik mengimbau agar DPRD Jatim optimal dalam menjalankan fungsi legislatif dan menyuarakan aspirasi masyarakat serta penyusunan APBD. Lembaga tersebut harus menjauhkan diri dari tindakan dan praktik pelanggaran hukum.

"Semoga ke depan, ketika ada ruang untuk melakukan tindak pidana korupsi, selalu ingat akan komitmen hari ini," tambahnya.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikuti kami :

Tinggalkan komentar