Gunem.id – Aksi unjuk rasa warga Desa Watuagung, Tajungwidoro, dan Kramat (Pulau Mengare) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Manyar, menyita perhatian DPRD Gresik.
Related Post
Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir, mendesak PT Freeport Indonesia dan perusahaan lain di KEK JIIPE untuk serius menyerap tenaga kerja lokal. "Aksi ini adalah peringatan bagi PT Freeport dan perusahaan lain di sana untuk menanggapi serius tuntutan pemenuhan kebutuhan serapan tenaga kerja masyarakat lokal," tegasnya.
Syahrul menilai, aksi unjuk rasa warga Mengare menunjukkan bahwa harapan masyarakat Gresik terkait penyerapan tenaga kerja belum terpenuhi. "Aksi ini mempertanyakan komitmen perusahaan di KEK JIIPE untuk menyerap tenaga kerja lokal. Warga ingin bekerja di PT Freeport," ujar Syahrul.
Ia juga menekankan pentingnya peran perusahaan dalam membantu warga sekitar. "Jika perusahaan beralasan soal sertifikasi atau skill, mereka bisa menggunakan dana CSR untuk membiayai pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Tidak ada alasan untuk tidak memenuhi serapan tenaga lokal," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyatakan bahwa perusahaannya selalu mematuhi ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik. "Mengenai prioritas tenaga kerja dari desa sekitar Smelter, yang telah memenuhi kualifikasi dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan," katanya.
Katri juga menambahkan, PT Freeport Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan lokal yang ingin berkontribusi dalam operasional Smelter, dengan melewati proses kualifikasi, verifikasi, dan evaluasi.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan dan diharapkan dapat mendorong PT Freeport Indonesia untuk lebih aktif dalam menyerap tenaga kerja lokal, demi kesejahteraan masyarakat Gresik.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.