Gunem.id – Hari Penghapusan Perbudakan Internasional yang jatuh setiap 2 Desember menjadi momentum penting bagi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk menyerukan sinergi dalam memerangi perdagangan orang (human trafficking). Ia menekankan bahwa praktik perbudakan modern, termasuk human trafficking, masih menjadi ancaman serius di Indonesia.

Heboh! Sidang DKPP di Surabaya Periksa Dua Kasus Etik KPU

Rapat Rahasia Revisi UU TNI: Rakyat Terluka?

Khofifah, dalam keterangannya di Surabaya Senin (2/12), mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk bahu-membahu memberantas kejahatan ini. "Ini tanggung jawab kita bersama. Masyarakat harus aktif melaporkan jika menemukan kasus serupa di lingkungan sekitar," tegasnya.

Gubernur Jatim Ajak Perang Melawan Perdagangan Orang! — Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Menurutnya, sinergi menjadi kunci utama. Kolaborasi lintas sektor, baik dalam maupun luar negeri, sangat krusial untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan orang secara efektif. Khofifah juga menyoroti pentingnya mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan minimnya peluang kerja.

"Kita perlu perkuat regulasi, tingkatkan penegakan hukum, dan berdayakan masyarakat agar tak menjadi korban eksploitasi," imbuhnya. Edukasi publik, khususnya di daerah rawan, juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus operandi para pelaku, seperti iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi.

Selain itu, pengawasan ketat terhadap jalur-jalur ilegal perdagangan manusia, termasuk pintu keluar tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, serta penindakan tegas terhadap pelaku, menjadi bagian penting dari strategi ini. Penguatan ekonomi keluarga, terutama di pedesaan, juga dianggap sebagai solusi untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perdagangan manusia.

"Praktik perbudakan modern, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, pernikahan paksa, hingga eksploitasi seksual, harus kita hapus. Peringatan ini harus menjadi panggilan untuk aksi nyata," pungkas Khofifah. Ia berharap peringatan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif untuk memberantas praktik tidak manusiawi tersebut. Peringatan ini sendiri ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 1995 berdasarkan usulan Kelompok Kerja PBB tentang Perbudakan pada 1985.