Informasi dari Gunem.id menyebutkan, Gus Ahmad Tamim baru-baru ini menyoroti buruknya pelayanan publik di Blitar. Usai melakukan reses di kantor Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar bersama Muslimat NU Minggu (24/11/2024), ia mengungkapkan keprihatinannya atas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.
Salah satu masalah krusial yang diungkap Tamim adalah kesulitan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari 200 lembaga yang ditelitinya, hanya 82 yang memiliki IMB lengkap. "Prosedur yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi keluhan utama," tegasnya. Ia mendesak Pemkab dan Pemkot Blitar untuk beralih ke sistem online guna mempercepat, mempermudah, dan memangkas biaya pengurusan IMB. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi poin penting yang harus dibenahi.
Kritik tajam juga dilayangkan Tamim terkait disparitas dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan Pemprov Jatim. Ia meminta agar alokasi dana untuk sekolah negeri dan swasta, termasuk antara MA dan SMA, disamakan. "Sekolah negeri dan swasta sama-sama bertanggung jawab mencerdaskan bangsa," ujarnya. Ia menekankan pentingnya peningkatan nominal BPOPP, terutama untuk madrasah yang banyak menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, ketimpangan alokasi dana ini menghambat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan operasional sekolah.
Lebih lanjut, Tamim mendesak Pemkab/Pemkot Blitar dan Pemprov Jatim untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi rakyat. Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan, serta stimulasi UMKM, dianggapnya sebagai kunci pemerataan pembangunan di Jawa Timur.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.