Informasi dari Gunem.id menyebutkan kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, terkait penjualan tabung gas LPG 3 kg yang dilarang melalui pengecer mulai 1 Februari 2025, menuai gelombang protes publik. Aturan baru ini memaksa masyarakat membeli gas melon langsung dari pangkalan, yang kerap berlokasi jauh dan menyebabkan antrean panjang di berbagai wilayah.
Kekecewaan publik meluap di media sosial X. Banyak warganet yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Bahlil. Salah satu cuitan akun @oposanvoice, yang dikutip Gunem.id pada Selasa, 4 Februari 2025, menyatakan, "Bahlil menteri paling konslet: Larang pengecer jual LPG 3kg, tapi tak ada pangkalan baru di tiap kampung." Cuitan tersebut mendapat banyak dukungan dan komentar serupa. Warganet lain bahkan terang-terangan menuding kebijakan ini sebagai upaya untuk menjatuhkan popularitas Prabowo. Akun @SutanSI27405740 misalnya, berkomentar, "Bahlil mau menjatuhkan Pak Prabowo sepertinya."
Dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh dan mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan gas subsidi. Situasi ini memicu pertanyaan besar tentang efektivitas kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap citra pemerintahan. Protes publik yang semakin menguat ini menjadi sorotan tajam, khususnya mengingat potensi dampaknya terhadap elektabilitas Presiden Prabowo.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.