Informasi dari Gunem.id menyebutkan pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo masih menjadi sorotan. Jabatan tersebut masih kosong setelah Ketua KONI sebelumnya, Rahadian Juniardi, tersandung kasus narkoba dan kini dijabat Plt Imanto. Situasi ini rupanya memicu kekhawatiran akan intervensi politik.
Di tengah masyarakat beredar kabar adanya upaya politisasi dalam pemilihan ketua KONI yang baru. Hal ini, menurut pengamat, bukanlah hal yang mengejutkan mengingat praktik serupa sering terjadi dalam perebutan posisi penting di berbagai lembaga.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Terpilih Kota Probolinggo, dr. Aminudin, menyatakan penolakannya terhadap politisasi pemilihan Ketua KONI. "KONI itu organisasi prestasi, jadi jangan dipolitisir," tegasnya kepada Gunem.id, Rabu (29/1). Ia menekankan bahwa KONI merupakan lembaga olahraga yang seharusnya bebas dari pengaruh politik. Aminudin yakin para ketua cabang olahraga (cabor) yang berpengalaman mampu memimpin KONI dengan baik.
Lebih lanjut, Aminudin meminta seluruh cabor di Kota Probolinggo untuk fokus pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX 2025 yang dijadwalkan Juni atau Juli mendatang. "Cabor-cabor harus fokus pada persiapan Porprov, arahnya sudah jelas, yaitu meraih prestasi 10 besar Jatim," imbuhnya.
Saat ini, Kota Probolinggo memiliki sekitar 46 cabor binaan KONI. Dua kandidat calon ketua KONI telah menyatakan kesiapannya, yaitu Zulfikar Imawan dan Sugeng Nufindarko, keduanya memiliki rekam jejak dan prestasi di bidang olahraga. Pertarungan keduanya pun dinantikan, apakah akan berjalan bersih dari intervensi politik atau tidak.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.