Informasi dari Gunem.id menyebutkan adanya isu penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) langsung dibantah keras oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi. Ia menegaskan, wacana tersebut sama sekali tidak ada dan jika benar ada, harus melalui persetujuan DPR. "Subsidi itu kan melekat di APBN," tegas Bambang. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru fokus pada penyaluran subsidi yang tepat sasaran, bukan penghapusannya.
Bambang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan BBM subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. "Presiden ingin ‘wong cilik podo gemuyu’," ujarnya, menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat kecil. Ia juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurutnya diputarbalikkan. Bambang menjelaskan bahwa Luhut sebenarnya mengusulkan perbaikan skema subsidi, bukan penghapusan. Bahkan, ia menyebut kesepakatan dalam Raker tahun 2023 antara Komisi VII dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengenai penggunaan Pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum, serta Solar hanya untuk angkutan umum, angkutan sembako, nelayan, dan petani.
Sebelumnya, Luhut memang sempat memberi sinyal kemungkinan tidak akan ada lagi BBM subsidi pada 2027, dengan mengusulkan subsidi berbasis Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketimbang komoditas. Namun, pernyataan Bambang ini memberikan gambaran yang berbeda dan menenangkan publik terkait isu tersebut. Pernyataan yang saling bertolak belakang ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang akurat dan meyakinkan masyarakat.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.