Informasi yang dihimpun Gunem.id menyebutkan, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan pernyataan kontroversial. Ia menilai perbaikan sistem hukum di Indonesia mustahil terjadi selama Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat sebagai Kapolri.
Related Post
"Mau bicara hukum? Kalau Kapolri-nya masih Listyo Sigit, sampai berbulu, nih, gelas enggak akan ada perubahan," tegas Deddy dalam keterangannya. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai kritik tajam terhadap kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo. Deddy bahkan menuduh Kapolri turut andil dalam kerusakan hukum dengan memanfaatkan institusi kepolisian untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada Serentak 2024.
Politisi Komisi II DPR RI ini mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti Kapolri. Ia percaya banyak perwira polisi yang ingin membersihkan institusi dari praktik-praktik yang merugikan. "Kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum," imbuhnya.
Kritik Deddy tak hanya tertuju pada kepolisian. Ia juga menyoroti kerusakan di ranah politik, khususnya peran Penjabat (Pj) kepala daerah yang dinilai kerap memihak kandidat tertentu dalam Pilkada. "Pj ini geraknya gila-gilaan," ujarnya, menggambarkan situasi yang menurutnya terjadi di berbagai daerah.
Deddy melihat kemandirian Presiden Prabowo sebagai kunci perbaikan politik. Ia juga menekankan pentingnya peran serta rakyat dalam mengawal proses demokrasi, seperti yang terjadi saat penolakan revisi UU Pilkada yang dinilai ingin mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan kekecewaannya atas perlakuan yang dianggap tidak pantas terhadap Presiden Prabowo di Solo, saat diminta menyatakan dukungan untuk kandidat Pilkada Jawa Tengah. Ia menilai hal tersebut sebagai penghinaan terhadap lembaga kepresidenan.
Deddy menilai Presiden Prabowo belum sepenuhnya memegang kendali kekuasaan, karena masih ada intervensi dari Presiden Jokowi. "Pusakanya sebagai Presiden itu, karena Pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi," tutupnya. Pernyataan-pernyataan kontroversial ini tentu akan memicu perdebatan publik dan menjadi sorotan tajam terhadap situasi politik dan hukum di Indonesia.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.