Informasi dari Gunem.id menyebutkan kekhawatiran muncul terkait potensi penurunan sikap kritis Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah setelah keduanya menerima izin konsesi tambang. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan kekhawatiran ini dalam rapat pleno Baleg DPR bersama ormas keagamaan saat membahas revisi UU Minerba.
Saleh, yang juga Ketua Komisi VII DPR, menyoroti pemberitaan media yang mengindikasikan pemberian IUP kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi sebagai bentuk suap untuk meredam kritik. Ia mempertanyakan, "Apakah ini dianggap sebagai sogokan? Karena saya sudah baca beberapa berita, ini kelihatannya sudah masuk disogok nih supaya ormas, perguruan tinggi dan yang kritis-kritis itu jangan ngomong lagi, jangan kritik lagi pemerintah." Pernyataan tersebut disampaikan Saleh di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1).
Lebih lanjut, Saleh khawatir DPR akan menerima dampak negatif dari masyarakat karena mengesahkan revisi UU Minerba yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Ia menambahkan dengan nada sarkastis, "Dan para pelaku yang nyogok itu termasuk DPR, kenapa? Karena DPR mengesahkan UU-nya nih. Kalau memang ini dianggap sogokan, ini kan lucu ini, masak eksekutif-legislatif bersama-sama nih nyogok."
Politikus PAN ini menekankan bahwa sumber daya pertambangan di Indonesia adalah milik negara, sehingga siapa pun berhak mengelolanya. Ia mempertanyakan, "Apakah nanti nilai kekritisan ormas, civil society akan berkurang kalau dikasih ini, tambang ini? Bukankah semuanya milik negara, bukan milik Pak Prabowo, bukan milik partai politik. Kalau milik negara kan siapapun yang mengelola boleh mestinya dan tidak ada rasa takut untuk mengelolanya karena diberi." Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap pengawasan publik.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.