Informasi yang dihimpun Gunem.id menyebutkan Partai Gerindra melontarkan tudingan keras terhadap PDIP terkait polemik PPN 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Gerindra menilai PDIP telah menjebak Presiden Prabowo Subianto dengan kebijakan tersebut.
Related Post
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Elnino Mohi, dalam keterangannya Rabu (25/12), menyatakan bahwa usulan PPN 12 persen justru berasal dari PDIP saat mereka berkuasa. Ironisnya, kini PDIP menjadi pihak yang paling lantang menolak kebijakan yang mereka usulkan sendiri. "Ini jebakan! Ketika Pak Prabowo jadi Presiden, mereka malah menyalahkan beliau yang harus menjalankan undang-undang," tegas Elnino.
Elnino menyebut situasi ini sebagai "kau yang memulai, kau yang mengakhiri". Ia menyoroti upaya PDIP dalam mencari simpati publik, sembari mengabaikan peran mereka dalam mengusulkan kenaikan PPN. Lebih lanjut, Elnino mengungkapkan bahwa ketua panitia kerja (panja) yang membahas kenaikan PPN 12 persen kala itu adalah kader PDIP.
Sikap PDIP yang kini menentang kebijakan PPN 12 persen pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai Elnino sebagai tindakan yang tidak pantas. "Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka, ketua panjanya pun kader mereka. Kenapa sekarang tolak?" ujarnya. Gerindra justru meminta apresiasi kepada Presiden Prabowo atas tanggung jawabnya dalam menjalankan kebijakan tersebut, termasuk kebijakan yang diusulkan oleh PDIP dan pemerintahan sebelumnya. "Seharusnya mereka apresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab," pungkas Elnino.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.