Laporan Gunem.id mengungkap gelombang demonstrasi menuntut penuntutan Presiden Jokowi terus membesar dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini, menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, merupakan akumulasi dari sentimen publik yang selama ini terpendam.
Ritonga menjelaskan, kekecewaan masyarakat terhadap dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi selama kepemimpinan Jokowi, kini meledak setelah masa jabatannya berakhir. "Predisposisi anti-KKN yang sudah ada selama sepuluh tahun terakhir seakan terpendam, dan kini meluap dalam berbagai aksi dengan tema yang sama: adili Jokowi," ujarnya.
Aksi-aksi ini, lanjut Ritonga, bukan sekadar demonstrasi sporadis, melainkan gerakan yang terorganisir dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dari Jawa Barat, ratusan orang dari Masyarakat Tertindas Barat (Martin) berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar, hingga Gerakan Arek Suroboyo di Jawa Timur yang menggelar aksi serupa di depan Polda Jatim. Aliansi Arek Ngalam (Aman) di Malang juga turut serta menyuarakan tuntutan yang sama.
Gelombang protes ini bahkan tak hanya terbatas di Pulau Jawa. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, dan Tangerang, Banten. Bahkan di Solo, Gerakan Wong Solo Adili Jokowi menggelar aksi damai meski diguyur hujan deras. Ritonga memprediksi, gerakan ini akan semakin membesar dan sulit dibendung karena dukungannya datang dari berbagai elemen masyarakat. "Semakin ditekan, militansi gerakan ini justru akan semakin menguat," tegasnya. Ke depan, perkembangan situasi ini patut dipantau mengingat besarnya dukungan terhadap tuntutan penuntutan Presiden Jokowi.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.