Gunem.id – Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jatim 2024 semakin dekat. Kepengurusan baru Kadin Jatim periode 2025-2030 akan segera dipilih. Menjelang momen penting ini, Dewan Pertimbangan Kadin Jatim memberikan masukan program untuk kepengurusan mendatang.
Masalah perpajakan menjadi sorotan utama. Ketua Dewan Pertimbangan, Erlangga Satriagung, mengungkapkan bahwa perpajakan merupakan isu krusial yang dihadapi para pengusaha. Pemerintah menargetkan pemasukan dari sektor pajak sebesar 68 hingga 70 persen dalam APBN 2024.
"Ini menunjukkan bahwa sektor pajak menjadi ujung tombak utama pemasukan negara. Para pengusaha menjadi sumber utama perolehan keuangan pemerintah," tegas Erlangga.
Erlangga juga menyoroti kurangnya pengetahuan perpajakan di kalangan pengusaha. Banyak pengusaha yang masih awam dan tidak memahami seluk beluk perpajakan.
"Kadin memiliki peran penting untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi bagi anggota yang menghadapi masalah perpajakan," tambah Erlangga.
Banyak pengusaha yang bekerja keras sepanjang tahun, namun di akhir tahun dihadapkan dengan tagihan pajak yang mengejutkan. "Hasil kerja setahun bisa habis karena pajak," ungkap Erlangga.
Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, sepakat bahwa perpajakan harus menjadi prioritas program Kadin ke depan.
Mengenai jadwal Muprov Kadin, Adik menjelaskan bahwa masa kepengurusan periode 2019-2024 akan berakhir pada 28 Desember 2024.
Ketika ditanya mengenai kesediaan untuk maju kembali sebagai ketua Kadin Jatim periode kedua, Adik menyerahkan keputusan kepada "langitan". "Saya serahkan kepada Yang Di Atas dan kepada para senior Dewan Pertimbangan," jawab Adik.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.