Gunem.id melaporkan, DPRD Gresik menggelar hearing dengan warga sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Manyar, Rabu (30/10). Warga mengeluhkan kesulitan mendapatkan informasi dan kesempatan kerja di PT Freeport Indonesia yang beroperasi di sana. Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, mengungkapkan banyak laporan mengenai proses rekrutmen yang tidak transparan dan minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal.
Syahrul mendesak PT Freeport dan operator KEK JIIPE berkomitmen serius memberikan peluang kerja bagi masyarakat Gresik, khususnya warga ring satu. Ia pun meminta database pekerja PT Freeport secara detail, termasuk nama dan alamat, untuk memastikan transparansi rekrutmen. "Janji awal pembangunan KEK adalah menciptakan lapangan kerja lokal. Ini harus diwujudkan," tegasnya.
Kepala Desa Kramat, Taufiq, mengungkapkan kesulitan bahkan untuk sekadar mendapatkan informasi lowongan kerja dari PT Freeport. Ia mengaku pesan WhatsApp-nya ke HRD perusahaan tak pernah dibalas. Kekecewaan warga semakin besar karena proyek JIIPE telah merampas mata pencaharian nelayan dan petambak setempat akibat reklamasi. "Penghasilan warga turun drastis. Dulu bisa Rp300-500 ribu per hari, sekarang sulit mencari ikan," keluhnya.
Sementara itu, Vice President Government Relation & Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia, Harry Pancasakti, menyatakan perusahaan memiliki 1440 pekerja, 715 di antaranya rekrutmen internal dan sisanya dari kontraktor. Ia berjanji akan memberikan database pekerja setelah validasi data selesai. Pernyataan ini masih menyisakan pertanyaan besar tentang komitmen PT Freeport dalam menyerap tenaga kerja lokal sesuai janji awal. Desakan transparansi dan keadilan bagi warga Gresik pun terus bergema.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.