Gunem.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini mengusung metode audit 5.0 untuk memastikan percepatan pelaksanaan lima program prioritas ekonomi biru. Metode ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Related Post
"Kami mencoba mengembangkan yang disebut audit 5.0. Kami tidak hanya mengumpulkan data-data, tapi lebih kepada menganalisa data-data tersebut. Dan kalau kita melaksanakan ini, KKP menjadi kementerian pertama yang melaksanakan. Jadi pelaksanaan itu bukan saja kepada output base tapi kepada outcome base," ujar Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah dalam konferensi pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (10/1).
Tornanda menjelaskan, penerapan audit 5.0 menjadi bagian dari peningkatan strategi yang dilakukan pihaknya dalam mengawal implementasi lima program prioritas ekonomi biru. Untuk mendukung hal itu, KKP mengembangkan analisis big data yang terintegrasi dengan seluruh unit kerja, khususnya untuk pengawasan.
Selain penguatan teknologi audit, KKP juga akan terlibat dalam setiap perencanaan hingga pelaksanaan regulasi maupun program kerja yang dilakukan setiap unit kerja. "Semua ini akan bermuara pada penilaian apakah terjadi efisiensi dan efektivitas pada semua program, khususnya program-program berbasis ekonomi biru. Kedua, hasil yang kami bangun ini nanti menjadi gap improvement bagi setiap mitra kami eselon I untuk perbaikan kelanjutannya. Ketiga meningkatkan angka kepatuhan untuk menekan angka fraud," pungkasnya.
Lima program prioritas ekonomi biru yang akan terus digencarkan KKP di tahun ini meliputi:
- Perluasan kawasan konservasi laut
- Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota
- Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan
- Pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut
KKP juga akan terus melakukan penguatan di berbagai lini, seperti melengkapi infrastruktur pelabuhan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menggencarkan sosialisasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pembangunan modeling budidaya perikanan di darat, laut, dan pesisir juga masih akan terus dilakukan.
"Di budidaya dan di tangkap itu sebetulnya bagiannya di hulu. Jadi kami mencoba mengawal ini semua supaya semua kebijakan yang ada lima tadi kami coba terjemahkan dengan baik," ujar Dirjen Perikanan Budi Daya TB Heru Rahayu, yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP.
Di sisi lain, KKP juga menargetkan perluasan pasar produk perikanan di ranah global, penguatan sistem logistik dan pejaminan mutu dari hulu hingga hilir sektor perikanan. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo memaparkan, di akhir tahun 2023 produk perikanan Indonesia tidak lagi dikenakan tarif untuk masuk ke pasar Jepang. Ini menjadi langkah yang sangat baik dalam mencapai target ekspor produk perikanan di tahun 2024 sebesar 7,20 miliar Dolar AS.
"Untuk mendukung penguatan daya saing ini, unit kerja di 38 provinsi nantinya akan membantu penjaminan mutu dari hulu sampai hilir, sehingga produk kelautan dan perikanan aman untuk dikonsumsi, untuk ekspor, maupun juga untuk domestik," sambung Plt Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MKHP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini di acara serupa.
KKP juga tidak akan mengendorkan pengawasan di laut terhadap praktik-praktik IUU fishing. Dengan adanya penambahan armada kapal pengawas serta petugas patroli pada tahun 2023, serta dukungan teknologi berbasis satelit Command Center, pengawasan di laut akan semakin optimal di tahun ini.
"Ke depan dengan Command Center kami mengembangkan sistem pengawasan dengan menggunakan AI. Ke depan disusun konsep sistem pengawasan cerdas sehingga tidak perlu banyak usaha untuk menggerakan kapal dan SDM," beber Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Suharta.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan program ekonomi biru akan dikebut tahun ini untuk menjamin keberlanjutan ekologi dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.