Gunem.id – Koalisi Guyub Rukun yang terdiri dari Fraksi Golkar, PKB, PKS, Gerindra-Nasdem, dan PSI sukses menguasai mayoritas pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Madiun. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna penyusunan AKD yang berlangsung pada Jumat (18/10) lalu.
Related Post
Koalisi ini hampir menguasai seluruh pimpinan AKD, mulai dari Komisi I, II, III, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Hanya Badan Kehormatan (BK) yang luput dari dominasi mereka, dengan Yuliana dari Fraksi Perindo menduduki posisi ketua.
Proses pembentukan AKD sendiri diwarnai dinamika tinggi, bahkan sempat tertunda karena Fraksi Perindo melakukan walk out. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengakui prosesnya cukup alot dan belum ada kesepakatan sejak rapat berlangsung pada Rabu (16/10) malam.
"Alasan berlarut-larut mungkin rapat sebelumnya tidak kuorum. Sehingga, kami harus mengambil sikap dan keputusan. Saya pastikan bersama pimpinan lainnya klir dan Alhamdulillah sudah selesai semua," ungkap Armaya.
Meskipun demikian, Armaya menegaskan bahwa pemilihan dan penetapan susunan keanggotaan AKD tidak menimbulkan masalah dan tidak akan menghambat agenda DPRD.
"Kami berharap tetap berjalan sesuai koridor agar segera menjalankan rencana kegiatan agar nantinya kegiatan DPRD tidak terbengkalai. Kalau ada isu-isu (walk out) itu tidak benar," tegasnya.
Selanjutnya, DPRD Kota Madiun akan fokus pada pembahasan produk perda, terutama rancangan APBD 2025. "Semua agenda masih sesuai jadwal. Senin (21/10) sudah running rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah serta pendampingan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara) pembahasan APBD 2025," pungkas Armaya.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.