Informasi dari Gunem.id menyebutkan, jelang Lebaran, beban ekonomi masyarakat semakin berat. Tak hanya kebutuhan pokok yang meroket, biaya wisuda pun menambah derita, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Momen bahagia kelulusan anak justru berubah menjadi sumber stres karena biaya yang membengkak.
Menanggapi keresahan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Dindik Jatim) bertindak tegas. Lewat Surat Edaran Nomor 000.1.5/1506/101.5/2025 tertanggal 6 Maret 2025, Dindik Jatim melarang wisuda untuk siswa SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Ia menilai, banyaknya upacara wisuda di berbagai jenjang pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi, memberatkan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu. "Bagi yang mampu, mungkin tak masalah. Tapi bagi kelas menengah ke bawah, ini beban tersendiri," tegas Puguh.
Puguh mengusulkan agar perayaan kelulusan cukup dilakukan sederhana di sekolah. Lebih penting lagi, momentum ini sebaiknya dimanfaatkan untuk pembekalan karakter dan mental siswa menghadapi tantangan hidup dan dunia kerja. "Daripada wisuda yang tak esensial, lebih baik fokus pada persiapan karakter dan mental agar siap menghadapi tantangan," tambahnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti tingginya angka pengangguran dari kalangan lulusan SMA/SMK. Ia menekankan pentingnya mencetak lulusan dengan kompetensi dan daya saing tinggi, bukan sekadar menggelar upacara wisuda yang justru menyimpang dari esensi pendidikan. "Menanamkan tanggung jawab lebih penting daripada acara wisuda yang keluar dari esensi pendidikan," pungkas Puguh dari Malang ini.
Kebijakan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mengarahkan fokus pendidikan pada hal-hal yang lebih mendasar, tanpa terbebani biaya-biaya yang tak sesuai kondisi ekonomi.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.