Gunem.id – Kader Perempuan Bangsa (PB) se Jawa Timur menggelar konsolidasi pemenangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2024 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, di Hotel Alana Surabaya, Sabtu (21/9/2024).
Related Post
Badan otonom PKB ini berkoordinasi menyatukan semangat mensosialisasikan visi-misi Luluk-Lukman ke pemilih di Jatim, khususnya dalam persoalan kekerasan perempuan dan anak. "Jadi ada bu nyai dan ada putri-putri kiai ning-ning di Jawa Timur. Dan tentu kita melakukan konsolidasi dan menyatukan energi kita, frekuensi kita untuk bareng-bareng bisa memenangkan Pilgup 2024," kata Mbak Luluk.
Mbak Luluk menegaskan bahwa isu kekerasan seksual perempuan dan anak di Jatim masih menjadi permasalahan akut yang belum tertuntaskan. Atas permasalahan itu, pihaknya sengaja menonjolkan pengentasan permasalahan dengan pendekatan progresif. Isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pengentasan ketimpangan sosial dan ekonomi, masih menjadi persoalan mendasar di Jatim.
"Saya secara pribadi untuk mengangkat isu politik perempuan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Karena di Jawa Timur ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak juga cukup tinggi," ujarnya.
Mbak Luluk juga menyoroti isu kesenjangan, kesejahteraan, kemiskinan, dan anak putus sekolah yang masih tinggi di Jatim. "Ini harus menjadi concern kita bersama," tegasnya.
Anggota DPR RI 2019-2024 ini menginginkan pembangunan di Jatim dilakukan secara inklusif dalam menjawab permasalahan soal kekerasan perempuan dan anak. Pihaknya tidak lagi mau mendengar kejadian kekerasan perempuan dan anak ada yang terabaikan atau bahkan sama sekali tidak tersentuh.
"Bagaimana kita bisa memberikan dukungan bagi ibu rumah tangga, kemudian juga perempuan disabilitas. Sehingga pembangunan di Jawa Timur, yang kita harapkan itu inklusif, tidak ada satupun yang kemudian ditinggalkan," tutur Mbak Luluk.
Untuk mengentaskan permasalah itu, pihaknya ingin juga melakukan pendekatan-pendekatan berbeda namun tetap jitu. Mbak Luluk ingin merubah pola pikir bahwa kekerasan perempuan dan anak merupakan masalah bersama atau kekitaan.
"Kita mengajak masyarakat bahwa ini adalah masalah kita bersama. Nah, kekitaan itu yang sebenarnya kita tawarkan. Karena kalau kerja pemerintah saja mungkin akan kurang," kata dia.
Pengusul UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Anak ini menuturkan jika kesadaran akan kekitaan ikhwal kekerasan perempuan sudah tumbuh, maka secara otomatis akan ada mitigasi dari masyarakat tekait masalah tersebut.
"Tetapi dengan partisipasi masyarakat, maka ini akan menjadi gerakan bersama-sama, baik itu khususnya pencegahan," lanjutnya.
Penyelesaian isu kekerasan perempuan, lanjutnya, harus juga gayung bersambut. Pemerintah wajib afirmatif memberikan atensi dengan politik anggaran. Jika demikian dilakukan maka akan menjadi kolaborasi masif antara pemerintah dan masyarakat menjawab persoalan mendasar ini.
"Namun kalau pemerintah kemudian tidak hadir, khususnya juga leadership dan juga politika anggaran, khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan, lalu juga pemiskinan perempuan, itu tidak bisa diadres, dan juga di handle secara baik," pungkas Mbak Luluk.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.