Informasi terbaru dari Gunem.id menyebutkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan siang gratis bergizi yang tengah digulirkan pemerintah pusat. Program yang menjadi sorotan nasional ini ternyata masih menghadapi kendala signifikan di tingkat daerah.

Heboh! Sidang DKPP di Surabaya Periksa Dua Kasus Etik KPU

Rapat Rahasia Revisi UU TNI: Rakyat Terluka?

Oka menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan data lengkap terkait jumlah penerima manfaat, meliputi ibu hamil, balita, dan anak sekolah. "Sampai sekarang kita belum tahu jumlah pasti penerima manfaat," tegas Oka saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (6/1). Ketidakpastian ini menjadi hambatan utama dalam perencanaan dan implementasi program.

Makan Siang Gratis Probolinggo: Butuh Rp100 Miliar! — Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Lebih lanjut, Oka mengungkapkan Kabupaten Probolinggo belum memiliki dapur khusus untuk penyediaan makanan, berbeda dengan beberapa wilayah lain. "Setahu saya, dapur khusus ini baru ada di Kota Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo mungkin masih dalam proses, karena targetnya sampai akhir tahun 2025," jelasnya. Ketiadaan infrastruktur pendukung ini menambah kompleksitas program.

Anggaran menjadi kendala lain yang krusial. Meskipun Pemkab Probolinggo telah mengalokasikan Rp 10 miliar, Oka menilai jumlah tersebut sangat tidak memadai. "Kalau dihitung secara kasar, seharusnya minimal dibutuhkan Rp 100 miliar untuk memastikan makan siang bergizi ini berjalan dengan baik," ujarnya. Ketua DPD Golkar Kabupaten Probolinggo ini juga mempertanyakan mekanisme penyaluran dana tambahan dari pemerintah pusat.

Selain masalah anggaran, Oka juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan. "Ini bukan sekadar memberikan makan siang. Kualitas, higienitas, dan nilai gizi harus benar-benar diperhatikan," tegasnya. Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan arahan teknis yang jelas agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Namun, kesuksesan program ini, menurut Oka, sangat bergantung pada koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran yang cukup.