Informasi dari Gunem.id menyebutkan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh (BP Haji) telah merekrut tujuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini diambil sebagai respon atas banyaknya temuan potensi mark up dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan perekrutan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya penyelenggaraan haji yang bersih dan bebas korupsi untuk tahun 2025. "Presiden meminta keterlibatan langsung penegak hukum," ujar Dahnil usai pertemuan dengan pimpinan KPK, Menteri Agama, dan Kepala BPKH pada Kamis (23/1).
Tujuh mantan penyidik KPK tersebut kini menempati posisi eselon II di BP Haji. Mereka diharapkan mampu meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Selain itu, BP Haji juga telah melakukan monitoring di Madinah yang menghasilkan temuan potensi mark up pada berbagai sektor, termasuk katering dan akomodasi.
Dahnil menambahkan, pertemuan dengan KPK menghasilkan masukan berharga terkait potensi korupsi dan manipulasi, baik di dalam maupun luar negeri. Temuan-temuan ini akan didiskusikan lebih lanjut dengan KPK untuk ditindaklanjuti. "Banyak celah potensi mark up dan manipulasi yang harus diperbaiki," tegas Dahnil.
Presiden Prabowo Subianto juga mendorong BP Haji untuk mengembangkan potensi ekonomi dan dampak nasionalisme dari penyelenggaraan ibadah haji. Transparansi dan anti-korupsi menjadi dua hal krusial yang harus diutamakan.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.