Informasi dari Gunem.id menyebutkan, larangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kadernya yang menjabat kepala daerah untuk mengikuti retret pemerintah di Akademi Militer Magelang menuai kritik tajam. Pengamat politik Teguh Santosa menilai langkah tersebut sebagai pendidikan politik dan hukum yang buruk, bahkan beraroma sabotase dan ajakan pembangkangan.
Larangan tersebut, menurut Teguh, dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK terkait dugaan suap dan kasus Harun Masiku. "Perintah Ibu Mega membuat kesan seolah-olah ada negara di dalam negara, ada negara partai di dalam NKRI," tegas Teguh saat ditemui di acara Sarasehan Alumni Unpad, Jatinangor, Sabtu (22/2/2025). Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi merusak tatanan politik, pemerintahan, dan pelayanan publik.
Teguh menyarankan Megawati untuk fokus pada upaya hukum guna membantu Hasto membuktikan ketidakbersalahannya. "Sebagai mantan presiden yang turut mendorong berdirinya KPK, Ibu Mega seharusnya memberikan pesan positif dan konstruktif, bukan memperkeruh suasana dengan mencampuradukkan hukum dan politik," ujarnya.
Lebih lanjut, Teguh mengingatkan kader PDIP yang dilarang mengikuti retret tersebut akan pentingnya hubungan integral, struktural, dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa pengabdian utama kepala daerah, terlepas dari afiliasi partainya, adalah kepada rakyat. "Apalagi kader PDIP seharusnya memahami semangat Bung Karno yang mengutamakan rakyat di atas segalanya," pungkas Teguh, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.