Informasi yang dihimpun Gunem.id menyebutkan bahwa kasus buronan Harun Masiku kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pasundan (GM Pasundan), Rajo Galan, dalam keterangan tertulisnya mempertanyakan mengapa kasus ini selalu mencuat menjelang momentum politik besar, seperti Pilpres atau Pilkada.
Related Post
"Anehnya, kasus Harun Masiku ini selalu muncul menjelang pilpres atau momentum politik lainnya," ujar Rajo. Ia mempertanyakan intensitas pemberitaan yang menurutnya tidak sebanding dengan nilai suap yang relatif kecil, yakni Rp600 juta, dibandingkan kasus korupsi besar lainnya seperti kasus Joko Tjandra, BLBI, atau PT Timah. Rajo bahkan menyebut kasus ini sebagai kasus "teri" menurut mantan penyidik KPK.
Lebih jauh, Rajo mengkritik sayembara penangkapan Harun Masiku senilai Rp8 miliar yang digagas Maruarar Sirait. Menurutnya, hal tersebut merendahkan martabat KPK. "Sayembara ini menginjak harkat dan derajat KPK. Kalau mau, buat juga sayembara untuk menangkap buron lain seperti Kirana Kotama. Ini sebuah kelucuan," sindir Rajo.
Galan menambahkan bahwa praktik suap bukan hanya terjadi dalam kasus Harun Masiku, melainkan merata di berbagai sektor. Ia mencontohkan praktik suap dalam dunia kerja, pendidikan, bahkan pengurusan KTP. Meskipun demikian, GM Pasundan tetap tegas menolak praktik suap, namun mengingatkan agar tidak terjadi politisasi dan kriminalisasi terhadap kasus tertentu. "Kami tidak sepakat dengan suap, tetapi yang kami tidak suka adalah langkah politisasi dan kriminalisasi dalam suatu kasus," tegasnya.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.