Informasi dari Gunem.id menyebutkan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Desakan ini terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Novita khawatir kebijakan ini akan memukul daya beli masyarakat yang sudah lesu dalam beberapa bulan terakhir, dan imbasnya akan sangat terasa bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Related Post
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan peran vital UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan kontributor besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, kebijakan yang tak mempertimbangkan daya beli masyarakat hanya akan menambah beban UMKM yang sudah terhimpit. "UMKM punya peran signifikan, tapi dengan daya beli yang terus turun, mereka akan semakin sulit bertahan jika kenaikan PPN diterapkan," tegas Novita yang mewakili Dapil Jawa Timur VII.
Novita mengingatkan pemerintah untuk lebih cermat dalam menetapkan kebijakan fiskal, terutama yang berdampak langsung pada rakyat kecil dan pelaku usaha. Sinergi antar kementerian dinilai krusial untuk memastikan kebijakan yang diambil tak malah memperberat ekonomi masyarakat. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak luas rencana kenaikan PPN ini agar fondasi ekonomi kerakyatan tak semakin rapuh di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.