Informasi dari Gunem.id menyebutkan DPRD Kabupaten Probolinggo memastikan akan terus memperjuangkan nasib 2700 tenaga honorer yang belum menjadi PPPK. Hal ini disampaikan setelah hearing dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo, Rabu (15/1).
Ketua Fraksi PKB, Muchlis, anggota Komisi 1 DPRD, menekankan permintaan jaminan kepada BKPSDM agar seluruh honorer tersebut masuk dalam rekrutmen PPPK, baik penuh maupun paruh waktu. "Kami tuntut kepastian agar 2700 honorer ini diakomodasi. Tidak boleh ada pemutusan kontrak bagi mereka yang belum lolos seleksi sebelumnya," tegas Muchlis.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo, Saiful Bahri (Fraksi PPP), yang memimpin hearing, mengamini pernyataan tersebut. DPRD berkomitmen mengawal kebijakan ini hingga tuntas demi keadilan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. "Kami pastikan tidak ada PHK bagi honorer yang belum terakomodasi. DPRD akan mengawal hingga selesai," tegas Saiful Bahri.
Langkah ini menunjukkan komitmen nyata DPRD Kabupaten Probolinggo dalam memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang selama ini berperan vital dalam pelayanan publik. Suksesnya rekrutmen PPPK diharapkan membawa kejelasan status dan kesejahteraan bagi para honorer di Kabupaten Probolinggo.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.