Gunem.id melaporkan, diskusi hangat digelar Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Menteng, Jakarta, Rabu (22/1) lalu, mengangkat isu krusial: nasib petani Indonesia. Diskusi bertajuk "28 Tahun Petani Tak Terurus: Quo Vadis Masa Depan Petani?" menghadirkan pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori, dan pegiat pangan di lembaga nirlaba PPI Jawa Barat, Dadan K Ramdan.
Dadan, mantan aktivis mahasiswa yang kini fokus pada pemberdayaan pertanian, menekankan potensi besar sektor pertanian. Namun, kebijakan pemerintah kerap menjadi penghambat. Menurutnya, petani akan tetap bertani, apapun kondisinya; ada program atau tidak, ada bantuan atau tidak, bahkan ada pemilu atau tidak. Yang dibutuhkan bukan sekadar program, tetapi fasilitasi dan pengawalan usaha pertanian mereka. Banyak program justru membebani petani, bukan membantu. Permasalahan utama bukan terletak pada petani atau pemerintah semata, melainkan pada mata rantai penjualan hasil pertanian. Siapa yang membantu petani saat gagal panen, butuh modal, atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup? Inilah pertanyaan kunci yang perlu dijawab.
Senada dengan Dadan, Khudori, pengamat pertanian, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membatasi impor beberapa komoditas demi swasembada pangan. Namun, ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih berpihak kepada petani. Data menunjukkan penurunan luas lahan pertanian yang dikuasai petani, dari 0,89 hektar pada 2013 menjadi 0,69 hektar pada 2023, termasuk sawah seluas 0,15 hektar. Akses petani pada penyuluhan, poktan, dan bantuan juga menurun.
Khudori memaparkan kunci swasembada pangan: menghindari program berorientasi proyek yang tak berkelanjutan, menangani penyempitan lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, melindungi lahan produktif, dan menekan pemborosan pangan. Tingginya angka food loss and waste di Indonesia, khususnya di tingkat konsumen, menjadi perhatian serius.
Kesimpulannya, negara harus hadir untuk melindungi dan mensejahterakan petani, bukan hanya dengan program-program yang bersifat sementara, tetapi dengan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada petani. Perbaikan sektor pertanian tak bisa dilepaskan dari perbaikan nasib para petani itu sendiri.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.