Informasi dari Gunem.id menyebutkan adanya dorongan kuat dari anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), untuk segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan. Pelabuhan ini diproyeksikan sebagai pengganti Pelabuhan Boom Baru dan bagian integral dari kawasan ekonomi khusus (KEK) setempat.
Related Post
Lahan seluas 59,95 hektar, yang sudah siap digunakan, menjadi fokus utama BHS. Ia berpendapat lahan tersebut sudah cukup untuk tahap awal pembangunan, mengingat Pelabuhan Boom Baru yang akan digantikan hanya memiliki luas 24 hektar, dengan area penumpukan peti kemas hanya 5 hektar. "Luasan Pelabuhan Tanjung Carat lebih dari dua kali lipat kapasitas Boom Baru," tegas BHS usai rapat koordinasi dengan Pemprov Sumsel dan BPTD.
Meskipun Kementerian Perhubungan masih menunggu pembebasan lahan seluas 170,44 hektar lagi dari total 230 hektar, BHS menekankan pembangunan infrastruktur kepelabuhanan bisa dimulai segera. Menurutnya, kapasitas 59,95 hektar sudah mampu menampung lebih dari 250 ribu peti kemas per tahun, jauh melebihi kapasitas Boom Baru yang saat ini menangani 132 ribu peti kemas per tahun dengan load factor belum mencapai 100 persen. Dengan pertumbuhan rata-rata 2,5 persen per tahun, BHS memperkirakan kapasitas tersebut cukup untuk lebih dari 50 tahun ke depan.
BHS juga mendorong percepatan pembangunan akses jalan sepanjang 5,5 kilometer, yang membutuhkan anggaran Rp986,9 miliar (termasuk perbaikan jalan penghubung sepanjang 3 km), agar terintegrasi dengan kawasan industri di sekitar pelabuhan. Ia menekankan pentingnya pembangunan kawasan industri terintegrasi dan terpisah dari pemukiman warga. "Industri tidak boleh dibangun berdekatan dengan perumahan rakyat," tegasnya. Komisi VII DPR RI akan terus mendorong Kementerian PU, Kemenhub, dan ATR untuk percepatan penyelesaian proyek Pelabuhan Tanjung Carat.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.