Informasi yang diperoleh Gunem.id menyebutkan pencopotan Ubedillah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi UNJ diduga kuat sebagai upaya pembungkaman. Hal ini disampaikan oleh Jurubicara DPP PDIP, Guntur Romli, dalam keterangan resmi yang diterima Gunem.id. Guntur menegaskan bahwa pencopotan tersebut berkaitan erat dengan laporan Ubedillah mengenai dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Presiden Jokowi dan keluarganya kepada KPK.

Related Post
Menurut Guntur, Ubedillah telah beberapa kali melaporkan dugaan KKN tersebut ke KPK, bahkan hingga setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Laporan terakhir disampaikan pada 7 Januari 2025, bersama Nurani ’98, menyusul masuknya nama Jokowi dalam rilis OCCRP sebagai finalis pemimpin paling korup di tahun 2024. Guntur menilai, meskipun sudah tidak menjabat, pengaruh Jokowi masih sangat kuat, ditandai dengan upaya membangun opini dan pengaruh orang-orang dekatnya yang masih menduduki posisi penting. Ia juga menyinggung posisi Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan Kaesang Pangarep dalam pemerintahan.

Ubedillah sendiri membenarkan pencopotannya pada 24 Januari 2025, sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027. Ia menyatakan menerima keputusan Rektor UNJ, meskipun tidak mengetahui alasan di baliknya. Guntur melihat pencopotan ini sebagai bukti nyata pembungkaman terhadap kritik yang dilontarkan Ubedillah. Ia menilai, Jokowi masih berupaya membentuk opini publik dan menjaga pengaruhnya di kancah politik nasional. Peristiwa ini memicu pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan peran akademisi dalam mengawasi kekuasaan.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.