Informasi yang dihimpun Gunem.id dari berbagai sumber menyebutkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesepakatan pandemi yang digagas World Health Organization (WHO). Ia mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak menandatanganinya. Pernyataan ini disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya.
Menurut Siti Fadilah, perjanjian tersebut menyimpan potensi bahaya besar bagi Indonesia. Ia menuding kesepakatan tersebut berpotensi mengancam kedaulatan hukum dan regulasi nasional. "Sadisnya yang tidak-tidak, karena sekarang kita multipolar tidak unipolar. Kemudian ancaman terhadap sistem hukum dan regulasi nasional," tegasnya. Ia menambahkan bahwa isi kesepakatan tersebut sebagian besar telah tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menurutnya sarat dengan intervensi asing dalam pengaturan kesehatan di Indonesia.
Siti Fadilah, yang dikenal kritis terhadap kebijakan kesehatan, mengungkapkan kekhawatirannya akan dominasi kepentingan asing dalam pengelolaan sumber daya kesehatan jika terjadi pandemi berikutnya. "Ini ujung-ujungnya utang, utang kok dipaksa! Itulah kita kalau menandatangani, kita jadi kambing congeknya asing," ujarnya. Ia juga menyoroti risiko besar terhadap privasi data kesehatan masyarakat Indonesia yang potensial diakses oleh pihak asing.
Lebih lanjut, mantan Menkes era SBY ini menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut, termasuk amandemen IHR (International Health Regulation), telah disetujui meskipun belum sempurna dan akan final pada 19 Juli 2025. Ia menekankan pentingnya Indonesia untuk menarik diri sebelum tenggat waktu tersebut. Siti Fadilah juga mengingatkan ancaman terhadap ketahanan nasional jika data kesehatan jatuh ke tangan asing.
Siti Fadilah mengakhiri pernyataannya dengan mengajak pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, untuk mempertimbangkan dengan serius dampak potensial dari kesepakatan tersebut dan berharap suara peringatannya didengarkan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan kepada para elite pemerintahan.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.