Informasi dari Gunem.id menyebutkan gelombang PHK di Jawa Timur tengah mengkhawatirkan. Angka pemutusan hubungan kerja yang terus meningkat menjadi ancaman serius bagi perekonomian dan stabilitas sosial daerah. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak Pemprov Jatim untuk segera bertindak.
Data Disnakertrans Jatim mencatat 8.394 pekerja di-PHK sepanjang 2024 di 21 kabupaten/kota. Jawa Timur bahkan masuk lima besar provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia tahun lalu. "Situasi ini sangat memprihatinkan," ujar Puguh, Jumat (7/3/2025). Ia khawatir angka pengangguran membengkak dan berujung pada masalah sosial yang lebih besar.
Kekhawatiran itu diperkuat informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan sekitar 60 perusahaan di Jatim berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. "Kita tak ingin hadapi bencana demografi berupa lonjakan pengangguran," tegas Puguh. Ia menilai situasi ini ironis, mengingat visi "Gerbang Baru Nusantara" Pemprov Jatim yang menargetkan peningkatan investasi dan lapangan kerja.
Puguh mendorong Pemprov Jatim melalui Disnakertrans untuk mengambil langkah preventif dan memberikan solusi konkret bagi pekerja terdampak PHK. "Kebijakan yang diambil harus jadi solusi nyata," tandasnya, seraya menekankan perlunya langkah cepat mengingat kondisi industri dan iklim usaha yang kurang kondusif. Ia juga meminta agar program quick win Gubernur segera diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.