Gunem.id melaporkan, potensi konflik dalam Pilkada Bangkalan 2024 menjadi sorotan. Abdurrahman Tohir, Ketua Pusat Analisa Kajian Informasi Strategi (PAKIS), memprediksi adanya potensi konflik, namun menekankan hal tersebut dapat dihindari. Kunci utamanya? Netralitas penyelenggara pemilu.
"Yang terpenting adalah penyelenggara benar-benar menjaga netralitas. Insya Allah, pilkada akan kondusif," tegas Rahman, mantan anggota DPRD Bangkalan, saat diwawancarai Gunem.id. Ia mencontohkan sengketa hasil Pileg di Kecamatan Burneh sebelumnya yang sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dugaan keterlibatan penyelenggara dalam memenangkan salah satu caleg. Putusan MK membatalkan kemenangan di tingkat KPUD karena indikasi tersebut.
Selain netralitas penyelenggara, peran aktif pejabat pemerintah, ASN, APH, dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat untuk menciptakan suasana aman juga sangat krusial. Edukasi pra dan pasca pilkada dinilai Rahman sebagai penunjang kelancaran pesta demokrasi.
Praktik politik uang juga menjadi perhatian. Rahman mengakui sulit menghindari kebiasaan masyarakat yang mengharapkan imbalan finansial. "Masyarakat sudah terbiasa dimanjakan dengan uang saat pemilu," ujarnya. Meski politik tanpa uang mustahil, ia menekankan pentingnya teknis dan operasional yang tepat dalam penggunaan dana kampanye.
Menanggapi hasil polling di media sosial yang menunjukkan kedua pasangan calon sama-sama mengklaim unggul 60%, Rahman menilai persaingan masih ketat. Ia memprediksi pasangan calon dengan program yang lebih realistis dan rasional akan lebih berpeluang menang, tanpa intervensi politik uang. "Berdasarkan analisis saya, saya lebih optimis pasangan 02. Program-programnya lebih rasional," pungkas Ketua PAKIS.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.