Gunem.id melaporkan, aksi damai Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) mengguncang Kabupaten Blitar. Ribuan massa dari 16 kecamatan menyerbu Kantor DPRD dan Kantor Bupati, Selasa (19/11), menyuarakan tuntutan akan demokrasi yang bersih dan pemimpin yang berpihak pada rakyat. Aksi ini dipicu oleh keresahan atas dugaan manipulasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan.
Joko Agus Prasetyo, koordinator aksi, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus yang terjadi, termasuk kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama KPK pada 2018. Kasus ini, menurutnya, bukan hanya mencemarkan nama baik mantan Bupati Blitar periode 2015-2020, tetapi juga menghambat perjuangan aktivis anti-korupsi, Mohammad Trijanto, yang kala itu menjadi calon anggota tetap DPD RI Jawa Timur. Trijanto justru dituduh mencemarkan nama baik, sebuah tuduhan yang dianggap sebagai upaya pembungkaman suara kritis. Hingga kini, dalang di balik surat palsu tersebut masih misterius, memicu spekulasi adanya konspirasi hukum dan politik.
Trijanto sendiri turut hadir dan berorasi. Ia menekankan pentingnya pemimpin yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat dalam konteks demokrasi Pancasila. Menurutnya, demokrasi bukan sekadar mekanisme politik, melainkan jaminan hidup damai dan aman, bebas dari intimidasi. Ia mengecam konspirasi hukum dan mafia peradilan yang telah merusak keadilan. Ia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang berjiwa besar dan berani melawan ketidakadilan dalam Pilkada mendatang.
Massa juga memberikan apresiasi kepada Bupati Rini Syarifah atas sejumlah program pro-rakyat, seperti PTSL, redistribusi tanah, dan pemanfaatan KHDPK yang dinilai bermanfaat bagi petani dan nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang berpihak pada rakyat tetap ada dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemimpin masa depan. Namun, tuntutan utama tetaplah terwujudnya demokrasi yang bersih dan bebas dari manipulasi.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.