Gunem.id melaporkan, usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam. Ketua Prodem Surabaya, Rukyat Rahmawan, dalam diskusi Forum Kelompok Kajian Jumat Malam (K-JAM) menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi yang menghilangkan kedaulatan rakyat. Proses pemilihan yang tertutup dan hanya melibatkan elit politik dinilai akan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
Related Post
Rukyat menegaskan, meski Pilkada lewat DPRD berpotensi mengurangi biaya, praktik politik uang tetap mungkin terjadi, hanya saja sasarannya akan bergeser ke anggota DPRD. Ia menekankan pentingnya edukasi politik bagi masyarakat, bukan mengubah sistem yang justru menguatkan oligarki dan mengikis kedekatan pemimpin dengan rakyat.
Senada, Direktur Eksekutif K-JAM, Toni Widiajaya, menilai usulan tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dan partai politik dalam membangun kesadaran politik rakyat. Ia menganggap rakyat sengaja dibiarkan kurang berpengetahuan agar mudah dimanipulasi. Toni mengingatkan bahwa pemilihan langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang bertujuan melawan praktik jual beli suara dan kursi di DPRD. Kembalinya sistem tersebut, menurutnya, akan memicu ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik. Keduanya secara tegas menolak usulan Prabowo tersebut.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.