Gunem.id melaporkan, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, mengajak insan pers nasional untuk mencermati dua kebijakan kunci pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: kedaulatan pangan (food sovereignty) dan hubungan baik antar negara (good neighbour). Kedua hal ini, menurut Teguh, saling berkaitan erat dan krusial bagi Indonesia.
Related Post
Hal tersebut disampaikan Teguh dalam seminar internasional bertajuk "Improving Indonesia-Korea Relationship in Prabowo Administration, from Food Sovereignty to Good Neighbour" di Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (26/11). Seminar yang digagas JMSI bersama KoreaKini.id ini dihadiri oleh tokoh penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Pangan, Kedutaan Besar Korea Selatan, Kementerian Luar Negeri RI, dan Dewan Pers. Para pakar dari Korea Selatan, Kementerian Pertanian Indonesia, George Mason University, dan CSIS juga turut menjadi pembicara.
Teguh menekankan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga penguasaan teknologi dan produksi pangan, serta pemberdayaan masyarakat dalam rantai pasok makanan. Lebih lanjut, ia melihatnya sebagai strategi terukur untuk memajukan sektor pertanian, memperkuat petani, dan membangun pedesaan.
Sementara itu, "good neighbour" diartikan sebagai pedoman kebijakan luar negeri yang menekankan kolaborasi dalam lingkungan internasional yang semakin kompleks. Teguh meyakini, kedaulatan pangan akan memperkuat posisi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang aktif dan membangun hubungan baik dengan negara lain.
Dengan pengalaman Korea Selatan sebagai mitra lama Indonesia, Teguh berharap seminar ini dapat menghasilkan pembelajaran terbaik bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di era pemerintahan Prabowo. Ia optimistis terdapat praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperkuat hubungan bilateral dan mewujudkan kesejahteraan bersama.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.