Informasi dari Gunem.id menyebutkan, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) era Jokowi menuai kontroversi dan kini menjadi beban pemerintahan Prabowo Subianto. Noor Azhari dari Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) menilai, kebijakan-kebijakan tersebut telah menggores citra Indonesia sebagai negara maritim dan mengikis kedaulatan hukum.
Azhari mendesak Presiden Prabowo untuk segera bertindak. "Warisan anomali pemerintahan Jokowi ini harus segera ditangani," tegasnya dalam keterangan yang dikutip Gunem.id, Selasa (21/1). Ia menyoroti laporan lembaga internasional seperti Organized Crime and Corruption Reporting Project (OOCRP) yang semakin kritis terhadap Indonesia akibat lemahnya penegakan hukum. OOCRP bahkan menominasikan Jokowi sebagai figur yang terlibat kejahatan terorganisir dan korupsi terkait sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk reklamasi yang dinilai tanpa dasar hukum yang kuat.
Dugaan persekongkolan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penerbitan sertifikat pesisir yang melanggar konvensi internasional juga menjadi sorotan. Azhari menduga kuat adanya manipulasi dan korupsi dalam perubahan tata ruang laut dan pesisir demi kepentingan ekonomi segelintir elite. "Kredibilitas Indonesia sebagai negara maritim harus dijaga," tandasnya. Ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dan strategi terkoordinasi untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.