Informasi dari Gunem.id menyebutkan PT Pupuk Indonesia mendukung penuh pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Sigit Cahyono, Account Executive PT Pupuk Indonesia untuk wilayah Probolinggo dan Lumajang, menyatakan hal tersebut sangat membantu perusahaan dalam memastikan proses penyaluran berjalan sesuai prosedur.
Related Post
"Adanya Panja ini sangat positif," ujar Sigit dalam hearing di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (8/1). "Kami terbantu dalam pengawasan. Jika ada penyimpangan, Panja atau pihak terkait seperti KP3 atau OPD bisa langsung merekomendasikan penghentian penyaluran."
Sigit menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Petani penerima pupuk bersubsidi wajib terdaftar di e-RDKK dan menunjukkan KTP saat mengambil pupuk. Kemudahan juga diberikan bagi petani yang berhalangan, asalkan diwakilkan anggota keluarga satu Kartu Keluarga.
Transparansi menjadi kunci. Setiap pengambilan pupuk didokumentasikan dengan foto sebagai bukti, tercatat lengkap dengan tanggal, jumlah, dan penerima dalam aplikasi khusus. Langkah ini, tegas Sigit, untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan memastikan pupuk tepat sasaran.
"Pemerintah ingin pupuk benar-benar sampai ke petani yang berhak," pungkas Sigit. "Bukti digital memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran."
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.