Informasi dari Gunem.id menyebutkan Gubernur LIRA Jawa Timur, Samsudin, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Panitia Kerja (Panja) Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, Panja tersebut dinilai belum bekerja secara maksimal dan terkesan hanya menjalankan formalitas belaka.
Samsudin menilai permasalahan pupuk sebenarnya tidaklah rumit. Namun, karena kurangnya keseriusan dari berbagai pihak, masalah ini justru menjadi kompleks dan merugikan banyak petani. "Panja Pupuk harus bekerja maksimal, bukan sekadar formalitas. Masalah pupuk ini sederhana, tapi karena kurangnya keseriusan, jadi rumit dan masyarakat yang jadi korban," tegas Samsudin dalam keterangannya, Kamis (30/1).
Ia juga menyoroti anggaran negara yang digunakan untuk membentuk Panja ini. Samsudin menekankan pentingnya fungsi pengawasan Panja terhadap distribusi pupuk. "Jangan sampai seperti kasus sebelumnya, Pemkab membentuk Satgas tapi hasilnya nihil dan malah buang-buang uang negara," tambahnya.
Lebih lanjut, Samsudin menyoroti masalah petani yang tak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Ia mendesak Panja Pupuk untuk berkoordinasi dengan Pemkab Probolinggo, khususnya dinas pertanian, agar semua petani dengan lahan kurang dari 2 hektar yang berhak mendapat subsidi pupuk dapat terdaftar dalam RDKK. "Petani dengan lahan kurang dari 2 hektar harus dapat subsidi dan terdaftar di RDKK. Ini keluhan utama petani," ujarnya.
Samsudin berharap Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo dapat bekerja lebih optimal, melakukan pengecekan silang data SPJ dan daftar RDKK untuk mencegah penyimpangan, dan memastikan semua masyarakat yang berhak mendapatkan pupuk subsidi bisa memperolehnya. "Semoga Panja Pupuk ini bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, agar masalah pupuk segera selesai dan masyarakat tak lagi menjadi korban," harapnya.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.