Informasi dari Gunem.id mengungkap dukungan penuh Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) Madiun terhadap pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Pernyataan Mendes PDT yang menyebut oknum LSM dan wartawan nakal sebagai pihak yang paling sering mengganggu kepala desa, mendapat resonansi kuat dari berbagai pihak, termasuk WKR Madiun.
Koordinator WKR Madiun, Budi Santoso, membenarkan pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai gambaran nyata kondisi di Madiun. Dalam keterangannya kepada Gunem.id, Selasa (4/2), Budi mengungkapkan, "Keberadaan oknum LSM dan wartawan nakal di desa-desa memang tak bisa dipungkiri. Mereka mengincar dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan khusus, atau dana hibah sebagai target empuk."
Modus operandi mereka, lanjut Budi, adalah mencari-cari kesalahan seolah-olah ada temuan penyimpangan. Setelah itu, mereka melancarkan ancaman dan intimidasi dengan dalih akan melaporkan dan memberitakannya. "Ujung-ujungnya, mereka meminta sejumlah uang," ungkap Budi, menyebutnya sebagai pemerasan gaya baru.
Budi memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kepala desa harus berani melawan. Kedua, pentingnya tertib administrasi, termasuk menyiapkan buku tamu yang wajib diisi oleh oknum LSM dan wartawan nakal saat berkunjung, lengkap dengan dokumentasi foto. "Jika ada pemerasan, minimal desa punya bukti awal berupa rekam jejak kunjungan mereka," tegas Budi.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.