Informasi dari Gunem.id mengungkap situasi yang mengkhawatirkan terkait wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur. Para peternak mengeluhkan kesulitan mendapatkan vaksin PMK, dengan harga yang cukup tinggi, yakni Rp 70.000 per dosis. Ironisnya, Komisi B DPRD Jatim dan Dinas Peternakan Jatim tampak menutup rapat informasi terkait penanganan wabah ini.
Related Post
Wakil Ketua Komisi B, M. Aziz, beralasan tidak bisa memberikan keterangan detail karena saat memimpin rapat, ia izin mengikuti rapat fraksi. Hal serupa juga terjadi pada Wakil Ketua Komisi B lainnya, Khusni Mubarok, yang mengalihkan pertanyaan kepada Aziz. Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah, juga enggan memberikan keterangan kepada media.
Hanya Oni Setiawan, anggota Komisi B dari PDI Perjuangan, yang sedikit memberikan penjelasan. Ia mengakui penanganan PMK di Jatim sudah cukup baik, namun kendala utama terletak pada anggaran. Menurutnya, penanganan PMK membutuhkan anggaran besar, dan perlu adanya sinergi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota. Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran insidentil dari pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyatakan Pemprov Jatim telah melakukan langkah strategis, seperti memperketat mobilitas hewan ternak di daerah perbatasan dan daerah terdampak PMK, serta menggencarkan pengobatan dan vaksinasi. Pihak Dinas Peternakan juga telah mengintensifkan pengaturan lalu lintas ternak, biosekuriti, dan penyemprotan disinfektan di pasar ternak.
Data Disnak Jatim mencatat 6.072 kasus PMK periode November-Desember 2024, dengan 282 ekor sapi mati. Tingginya angka kasus dan kesulitan akses vaksin PMK yang dibebankan kepada peternak menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan efektivitas penanganan wabah PMK di Jawa Timur. Keengganan pejabat terkait untuk memberikan informasi semakin mempertebal keraguan publik.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.