Raih PAD Lebih Besar! BUMD Migas Jatim Harus Maksimal

Raih PAD Lebih Besar!  BUMD Migas Jatim Harus Maksimal

Gunem.id melaporkan, optimalisasi pendapatan daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) di Jawa Timur menjadi sorotan. Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kontribusi sektor migas, baik hulu maupun hilir, bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan dalam diskusi panel bertajuk "Peran BUMD Migas terhadap Perekonomian Jatim" yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

Collab Media Network banner content

Diskusi yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi, Ekonom Unair Imron Mawardi, dan perwakilan Kementerian ESDM Martin Hasugian, menyoroti rendahnya perolehan Jatim dari sektor migas. Padahal, terdapat 28 wilayah kerja (WK) migas di Jatim, dengan produksi minyak bumi dan kondensat yang signifikan hingga Maret 2024.

Raih PAD Lebih Besar!  BUMD Migas Jatim Harus Maksimal
Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Bambang Haryadi menegaskan komitmen Komisi XII untuk menjadikan sektor migas sebagai penyumbang PAD yang signifikan. "Bukan hanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas, tapi juga Participating Interest (PI), dan alokasi migas di hilir. BUMD Migas bahkan bisa menjadi operator jika mampu," tegas politikus Gerindra tersebut. Ia menekankan pentingnya peningkatan perolehan migas sesuai kapasitas dan regulasi.

Senada dengan Bambang, Imron Mawardi menekankan perlunya penguatan BUMD Migas di sektor hulu dan hilir. Ia mencontohkan keberhasilan Pemprov Riau dan Kaltim dalam negosiasi PI blok Rokan dan Mahakam. "Jangan sampai PI yang diberikan kepada daerah di bawah kemampuannya," ujarnya.

Adam Rusydi dari Fraksi Golkar DPRD Jatim menyatakan kesiapannya membantu negosiasi alokasi gas untuk BUMD Migas dengan KKKS dan BUMN. Sementara itu, Martin Hasugian dari Kementerian ESDM menjelaskan regulasi dan peran daerah dalam sektor migas, serta target produksi minyak nasional.

Menariknya, diskusi tersebut melahirkan wacana untuk menjadikan BUMD Migas sebagai off-taker seluruh hilir migas. Wacana ini muncul sebagai respons rencana penurunan alokasi gas untuk BUMD Migas Jatim oleh KKKS Blok Ketapang. Peserta diskusi menilai BUMD Migas lebih memahami kebutuhan industri lokal dan mampu mendistribusikan alokasi gas secara efisien.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikuti kami :

Tinggalkan komentar