Gunem.id melaporkan, Jawa Timur menerima kucuran dana insentif fiskal sebesar Rp 6,2 miliar dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Penyerahan dana tersebut dilakukan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, dalam Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (18/9). Keberhasilan Jatim dalam menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi kunci diterimanya penghargaan ini.
Related Post
Adhy Karyono mengungkapkan, strategi tepat sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim membuahkan hasil signifikan. Penurunan angka kemiskinan ekstrem mencapai 3,74 persen poin dalam kurun waktu 2020-2024. Berdasarkan data Susenas Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,40 persen (1.812.210 jiwa) pada 2020 menjadi 0,66 persen (268.645 jiwa).
Sukses Jatim dalam menekan angka kemiskinan ini tak lepas dari beberapa strategi jitu. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program seperti PKH Plus, ASDP, Biakesmaskin, dan KANTISTAS. Kedua, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti Jatim Puspa, Peti Koin Bermantra, Prokesra, dan bantuan permodalan untuk bumdesa serta KUBE dan WRSE. Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui rehabilitasi Rutilahu, jambanisasi, dan program elektrifikasi yang melibatkan kerjasama Pemprov Jatim, Kodam V/Brawijaya, dan Lantamal V. Keempat, peran aktif pilar-pilar kesejahteraan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, menjadi kunci keberhasilan program ini.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya optimalisasi dana insentif fiskal untuk memperkuat program penghapusan kemiskinan ekstrem. Beliau juga mengingatkan pentingnya penggunaan data P3KE untuk memastikan tepat sasarannya bantuan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia pada tahun ini, dan optimis target tersebut dapat tercapai. Program penanggulangan kemiskinan di semua tingkatan pemerintahan harus inklusif, sinergis, dan tepat sasaran, dengan pemanfaatan data P3KE yang dioptimalkan.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.